BANDA ACEH — Pekerjaan pembuatan parit atau saluran drainase di Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang sedang berlangsung pada 26 Desember 2025, menuai sorotan dari warga setempat. Masyarakat menilai pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan tidak akan berfungsi optimal saat hujan deras.
Berdasarkan informasi pengadaan, proyek peningkatan saluran drainase di Gampong Peuniti ini dibiayai dari APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sekitar Rp2,23 miliar dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.
Warga yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa beberapa bagian parit terlihat kurang dalam, ukuran tidak seragam, serta mutu material yang digunakan diragukan. Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi, terutama pada musim penghujan akhir tahun seperti saat ini.
“Kalau dilihat sekilas saja sudah tampak tidak rapi. Kami khawatir parit ini tidak bertahan lama dan tetap menyebabkan genangan,” ujar salah seorang warga Peuniti.
Menurut warga, pengawasan proyek selama proses pengerjaan dinilai kurang ketat. Hal itu terlihat dari sejumlah tahapan pekerjaan yang diduga tidak mengikuti rencana teknis sebagaimana mestinya. Padahal, pembangunan parit ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan genangan air yang kerap terjadi di kawasan permukiman tersebut.
Tokoh masyarakat setempat juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh serta dinas terkait agar segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan drainase tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, mereka mendesak agar kontraktor pelaksana diperintahkan melakukan perbaikan hingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Mengingat anggaran yang digunakan cukup besar dan bersumber dari uang rakyat, kami berharap kualitas pekerjaan benar-benar diawasi secara serius,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi pemerintah yang berwenang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan keluhan warga tersebut. (*)
