Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo.S.H.,M.H.,CPM., CPCLE., CPArb.,CPL
JAWA TIMUR – Negara hukum tidak diukur dari seberapa keras ia bertindak, melainkan dari seberapa disiplin ia menahan diri.
Disiplin itu bernama rasio legis, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam praktik, godaan terbesar penegakan hukum adalah mempercepat hasil dengan mengendurkan prosedur. Namun setiap kali prosedur dilonggarkan, hukum kehilangan kompasnya. Ia tidak lagi memimpin, melainkan mengikuti arus persepsi.
Delik pemerasan jabatan menuntut pembuktian yang ketat atas unsur “memaksa”. Tanpa itu, kita berisiko menyamakan tindakan yang berbeda dalam satu keranjang pidana.
Di sinilah rasio legis bekerja: membedakan, membatasi, dan mencegah perluasan delik secara serampangan.
Prinsip legalitas menempatkan negara pada batas yang jelas. Negara boleh kuat, tetapi tidak boleh melampaui hukum. Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap proses menghormati martabat, tidak membentuk stigma prematur, dan memberi ruang pembelaan yang adil.
Kita juga perlu mengingat posisi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Dalam perkara yang berakar pada kewenangan administratif, pengujian melalui mekanisme administrasi bukan formalitas—melainkan fondasi.
Melewati fondasi berarti mempertaruhkan bangunan.
Pada akhirnya, peradilan adalah ruang di mana rasionalitas hukum diuji.
Majelis hakim memegang mandat untuk menyaring: apakah perkara ini berdiri di atas dasar yang sah, atau cacat sejak awal.
Opini ini tidak bermaksud mendahului putusan. Ia adalah ajakan untuk kembali ke prinsip: bahwa hukum harus ditegakkan dengan benar, bukan sekadar cepat.
Jika prinsip dijaga, keadilan menemukan jalannya.
Jika prinsip ditinggalkan, keadilan hanya menjadi klaim.
