Aceh Timur – Kritik keras kembali meledak dari masyarakat sipil atas kondisi memprihatinkan dunia pendidikan di Aceh Timur. SD Negeri 1 Idi Tunong menjadi sorotan tajam setelah terungkap bahwa ruang guru di sekolah itu terpaksa disulap menjadi ruang belajar karena kekurangan lima lokal kelas. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelalaian dan pembiaran oleh pemerintah daerah.
Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, menyampaikan kecamannya usai meninjau langsung lokasi sekolah bersama Ketua Organisasi Wartawan Aceh Timur, Dedi Saputra, pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya menyedihkan, tapi juga memalukan, mencerminkan kegagalan total birokrasi pendidikan di Aceh Timur.
“Pemerintah Aceh Timur harusnya malu. Ini wajah asli pendidikan kita: ruang guru dipakai untuk ruang kelas, anak-anak belajar dalam kondisi seperti pos ronda. Ini pelecehan terhadap amanat UUD tentang hak atas pendidikan,” ujar Saiful dengan nada geram.
Ia menuding langsung Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki yang dinilai gagal memberikan kepemimpinan yang berpihak pada pendidikan rakyat. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur menurutnya tak membawa perubahan, bahkan memperburuk situasi karena tidak terlihat adanya tindakan nyata.
“Kalau Plt Kadis tak mampu bekerja atau sengaja tutup mata, lebih baik mundur. Jangan biarkan anak-anak kami tumbuh dalam kebodohan yang diakibatkan kelalaian pejabat,” kata Saiful.
Ia juga mempertanyakan ke mana hilangnya suara para anggota DPRK, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan pejabat terkait lainnya yang selama ini rutin bicara soal anggaran besar untuk pendidikan.
“Setiap tahun anggaran pendidikan digelontorkan miliaran rupiah. Tapi faktanya? Sekolah masih kekurangan kelas, guru tidak punya ruang kerja. Ini bukan miskin anggaran, ini miskin nurani,” tegasnya.
Saiful menyebut fenomena di SD 1 Idi Tunong sebagai bukti nyata bahwa pembangunan hanya berhenti di atas kertas dan rapat-rapat seremonial. Ia memperingatkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan serius dari Pemkab, LAKI bersama aliansi wartawan dan masyarakat akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga nasional.
“Kami tidak akan diam. Kami siap buka semua borok ini di depan publik. Kami akan gelar konferensi pers terbuka, bahkan siap menyurati langsung Menteri Pendidikan. Kalau pendidikan saja dibiarkan hancur, lantas pembangunan seperti apa yang mau kalian banggakan?” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur. Sementara itu, kondisi fisik SDN 1 Idi Tunong masih tetap memprihatinkan, menjadi simbol paling telanjang dari kegagalan negara menjamin hak dasar anak-anak di pelosok negeri. (TIM)
