Bandung, Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Bandung Bergerak (PMBB) melakukan aksi unjuk rasa di Taman Dago Cikapayang Kota Bandung Jumat, 27 Februari 2026, mulai pukul 17.10 s.d 17.55 Wib.
Massa aksi sekitaran 45 orang melakukan long march dan berorasi di sepanjang jalan Ir.Djuanda membentangkan Spanduk dan melontarkan empat tuntutan di antaranya pertama, MBG : Maling Berkedok Gizi, kedua, Koperasi (Korupsi) Merah Putih, ketiga, Adili Brimob Penganiaya #Save Tual dan ke empat Usut Tuntas Kerusuhan 25 Agustus.
Koordinator lapangan Hasmi mengatakan tujuan mahasiswa melakukan aksi sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa agar Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis
Menurutnya, banyaknya kasus keracunan mengindikasikan banyaknya Korupsi dalam Program MBG, dan buruknya pengawasan serta kurang transparannya penggunaan anggaran adalah faktor utama Korupsi dalam dapur MBG.
Hasmi juga menyoroti Koperasi Merah Putih yang dinilai sebagai Sarang Korupsi dan meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam.
“Program MBG yang masih bermasalah, sekarang pemerintah membuat Koperasi Merah Putih yang mengganggu Dana Desa, Potensi Korupsi akan terbuka lebar karena akan dijadikan bancakan oleh pendukung pemerintah saat ini,” ujar Hasmi.
Selain itu, Massa aksi meminta agar proses penegakan hukum Anggota Brimob Penganiaya Siswa di Tual hingga Tewas di lakukan secara transparan dan memenuhi rasa keadilan.
Reformasi polri yang masih berlangsung, sudah di ciderai oleh perilaku anggota Polri yang sewenang wenang membunuh warga negara, kami meminta agar proses penegakan hukum di lakukan secara transparan dan memenuhi rasa keadilan.
Terakhir Massa meminta Usut tuntas kasus kerusuhan dalam demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia yang terjadi pada 25-31 Agustus 2025.
Temuan Komite Pencari Fakta menemukan indikasi keterlibatan Oknum TNI dalam kerusuhan Agustus 2025 yang mengakibatkan banyak kerusakan di negeri ini.
Tercatat ada 10 korban jiwa yang harus diusut tuntas penyebab kematiannya dan dimintai pertanggungjawaban pelaku. Presiden harus berani mengungkap seterang terangnya permasalahan ini.
Red.
